 |
| sumber gamabr : tribunnews.com |
Sudah banyak, kan, kabar tentang tenda darurat yang dipasang rumah sakit (RS) buat pasien COVID-19 yang enggak kebagian tempat tidur?
Nah, ada usulan baru, nih, dari Anggota Komisi III DPR Fraksi
Partai Demokrat Benny Kabur Harman. Yaitu memanfaatkan kompleks dan
gedung DPR/MPR sebagai RS Darurat COVID-19. Kompleks seluas 60 hektare
itu dianggap layak buat menampung pasien-pasien yang enggak sempat
ditangani rumah sakit.
Lagipula, keterisian tempat tidur COVID-19 atau bed occupancy rate (BOR) di Jakarta sudah mencapai 93 persen menurut Dinas Kesehatan Jakarta. Well, kalau dari masyarakat sudah pasti setuju dong. Kalau dari anggota dewan, sih, responsnya beragam.
Beberapa menunjukkan kesediaannya, seperti Ketua MPR RI Bambang
Soesatyo, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan,
dan Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.
Kata Sultan, kompleks parlemen lebih dari layak dan sangat
representatif dijadikan RS Darurat COVID-19. Politikus lainnya seperti
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dan politikus Gerindra Fadli Zon juga
sepakat dengan rencana itu.
Kata Mardani, kompleks parlemen punya sumber daya memadai,
strategis, luas, dan mudah dijangkau. Sementara menurut Fadli, ini untuk
menyelamatkan nyawa rakyat. Tapi, tak sedikit pula yang keberatan.
Seperti Ketua DPP PPP Achmad Baidowi yang memikirkan nasib anggota dewan
yang harus berkantor.
Kewajiban bekerja di kantor bagi DPR juga dilontarkan oleh Ketua
DPP Golkar Ace Hasan Syadzily. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi
Dasco Ahmad masih menimbang apakah gedung bisa digunakan. Soalnya, ada
beberapa kondisi yang bisa saja menimbulkan kesulitan perawatan pasien.
Misalnya, tempat tidur pasien yang tak bisa masuk lift.
Atau kontur Ruang Rapat Paripurna DPR yang enggak rata alias
berundak-undak. Masih ada juga ruang-ruang yang kedap suara dan
sirkulasi udaranya tak memenuhi standar.
Kata Sufmi, satu-satunya tempat yang paling memungkinkan adalah
lapangan ukuran 80x90 meter. Nah, kendala kembali muncul untuk membuat
sistem sanitasi, salah satunya kamar mandi.
Ia juga menyarankan gedung lain yang lebih layak digunakan daripada gedung DPR. Seperti kata Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid yang mengusulkan Gelora Bung Karno yang lebih luas dan lebih steril dari pegawai.
Kalau kata Direktur Politik Sudut Demokrasi Riset dan Analisis
(Sudra), Rahmat Sahid, wacana itu sebatas bikin sensasi saja. Ia bilang,
jangan mentang-mentang Jokowi bikin RS Darurat di Asrama Haji Pondok
Gede, lalu ikut-ikutan menjadikan gedung DPR untuk keperluan serupa.
Menurutnya, kontribusi DPR terhadap penanganan COVID-19 bisa lebih
dari sekadar itu. Misalnya, dengan mencontoh aksi Ketua DPR RI, Puan
Maharani turun langsung membagikan vaksin ke banyak daerah.
Puan memang sempat membawa 30.000 vaksin ke Surabaya dan 20.000
vaksin ke beberapa kota di Jawa Tengah. Kata Rahmat, kalau semua anggota
DPR meniru Puan, tentu saja vaksinasi lebih cepat tercapai. Rahmat
bilang, kalau itu dilakukan, vaksinasi bisa mencapai 28 juta hanya dari
kerja-kerja DPR.
Kalau begitu, kenapa enggak merealisasikan keduanya aja? Pasien
enggak akan lagi kewalahan mencari RS, lalu vaksinasi juga bisa
dipercepat? Bener enggak?
*) Andara Rose
Dengar apa hari ini - Stay
0 Komentar